Penulis Lainnya

Blucer W Rajaguguk


Kajian Teoritik Opini WTP-DPP


27 September 2024 / Warta BPK November 2012 Hal. 76 -78.

Pada prinsipnya, tujuan audit atas laporan keuangan oleh auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor, baik auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) maupun pada lembaga independen seperti BPK, merupakan sarana bagi auditor untuk menyatakan pendapatnya dan apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan pendapat. Opini audit merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan audit. Opini audit diekspresikan dalam paragraf pendapat yang merupakan bagian dari laporan audit. Opini yang diberikan merupakan suatu pernyataan kewajaran dalam semua hal yang material atas posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang diterima umum.
2012_ART_PP_Blucer_Welington_Rajagukguk_06.pdf


The Effect of Legal Political Determination of Perpu Number 1 of 2020 on Financial Markets in Indonesia During the COVID-19 Pandemic


19 Februari 2024 / Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 8 No 3 (2021) 0655–0664

The purpose of this research paper is to overcome the impact the COVID-19 in Indonesia, the Government of the Republic of Indonesia has set Perpu No.1 of 2020 concerning State Financial Policies and Financial System Stability for Handling COVID-19 Pandemic. This paper uses a descriptive analysis method with a normative juridical approach, namely by explaining the politics of law in the stipulation of Perpu No. 1 of 2020 into Law, then analyzing its effect on the character of legal products contained in the Act. The data sources used in this paper are the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Perpu Number 1 of 2020 which has been ratified into Law Number 2 of 2020, Legislation in the field of state finance, literature books, and several articles from print and electronic media. This paper concludes that the legal politics of establishing Perpu No.1 of 2020 into Act was born from a democratic political system and configuration, but the character of its legal products was conservative. The aim of the paper is to focus on the discussions related to the new regulations that have been made by the Indonesian government and analyse the impact resulting from the enactment of these regulations.
2020_ART_PP_Blucer_Welington_Rajagukguk_05.pdf


Strategic Environtmental Assessments to Adress Sustainability


31 Oktober 2018 / Warta Pemeriksa, Vol. I, Ed. 11, Hlm. 40-41, November 2018

The SEA maintains a high acceptance rate in governments when compared to other tools.
2018_ART_PP_WART11_01.pdf


Preparing Supreme Audit Institutions for Sustainable Development Goals


01 April 2017 / International Journal of Government Auditing—Spring 2017

Supreme Audit Institutions (SAIs) are invaluable in implementing the Sustainable Development Goals (SDGs), a set of 17 global goals with 169 targets to be accomplished by 2030. The United Nations believes SAIs are essential in promoting and fostering the efficiency, accountability, effectiveness, and transparency of public administration.
2017_ART_PP_INTO04_01.pdf


Pengungkapan Atribut-atribut Temuan Pemeriksaan : Sebagai Sumbang Saran Perbaikan Kualitas Laporan


08 April 2014 / Majalah Pemeriksa, No. 122/Tahun XXX, Hlm. 57-66, Tahun 2010

Dewasa ini peranan BPK sangat penting dalam peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Hal ini ditandai dengan keluarnya tiga paket Undang-undang (UU), yaitu UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, dan UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara. Ketiga paket undang-undang tersebut memberikan paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara, salah satunya yaitu dalam hal pemeriksaan atas keuangan negara. Paradigma baru harus diikuti oleh pola artau mindset aparatur dan instansi pemerintah, pusat maupun daerah tentang pentingnya peran BPK.
2010_KLI_PP_PEME01_181.pdf


Pentingnya Pengembangan SDM Unggul yang Berbasis Cinta Tanah Air Guna Meningkatkan Motivasi SDM Indonesia Dalam Menghadapi Persaingan Global


01 September 2013 / Majalah Warta BPK, Ed. 9, Vol. III

Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sepenggal ucapan Sang Proklamator Bangsa, Presiden RI Pertama Bapak Ir.Soekarno, pada saat perayaan HUT Proklamasi RI yang ke-18 pada tahun 1963 menggugah dan mengingatkan kembali tentang pentingnya pengelolaan sumber daya manusia Indonesia unggul dalam menghadapi persaingan global yang sudah seharusnya menjadi isu utama dan penting bagi pemerintahan Indonesia saat ini.
2013_ART_PP_Blucer_Rajagukguk09_02.pdf